Dilihat 38 Binjai I Gooberita – Kekecewaan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum dituntaskan Pemerintah Kota Binjai memuncak dalam aksi demonstrasi yang digelar Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama Eksekutif Kota (EK LMND) Binjai di Kantor Wali Kota Binjai. Dalam aksi tersebut, massa melemparkan 81 butir telur busuk ke arah Balai Kota, membakar ban di badan jalan, hingga menerobos dan melompati pagar kantor Wali Kota. Aksi berlangsung sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret dari Pemko Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi. LMND membawa tiga tuntutan utama, yakni kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) untuk pedagang kaki lima (PKL), perbaikan jalan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat, serta evaluasi pencopotan sejumlah kepala lingkungan (Kepling). Pertanyakan Dana CSR Rp120 Juta untuk PKL Salah satu persoalan yang disoroti massa adalah dana CSR sekitar Rp120 juta yang disebut dijanjikan untuk membantu PKL terdampak penggusuran di Jalan Olahraga, Kota Binjai. Menurut LMND, hingga hampir setengah tahun berlalu, dana tersebut belum juga direalisasikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian bantuan bagi para pedagang yang terdampak kebijakan penertiban tersebut. LMND mendesak Pemko Binjai memberikan penjelasan terbuka mengenai status dana CSR tersebut, termasuk kepastian waktu penyalurannya kepada para PKL yang berhak menerima. Jalan Rusak Disorot, Pemerintah Didesak Bertindak Selain persoalan dana CSR, mahasiswa juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak dan berlubang, termasuk ruas yang disebut sebagai Jalan Central Arjen. Kondisi jalan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang disebut menimbulkan korban. LMND mendesak pemerintah daerah agar tidak berhenti pada penyampaian janji, melainkan segera melakukan pemeriksaan kondisi jalan dan mengambil langkah perbaikan sesuai kebutuhan serta kewenangan yang berlaku. Bagi mahasiswa, infrastruktur jalan yang aman merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pencopotan Kepling Dipersoalkan Tuntutan berikutnya berkaitan dengan pencopotan sejumlah kepala lingkungan yang dinilai LMND dilakukan secara sepihak. Mahasiswa meminta Pemko Binjai mengevaluasi keputusan tersebut dan menjelaskan dasar serta prosedur pemberhentian yang digunakan. Mereka menegaskan bahwa setiap keputusan terkait aparatur lingkungan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keadilan. Wakil Wali Kota Disebut Tinggalkan Balai Kota Lewat Pintu Belakang. Ketegangan dalam aksi turut diwarnai kekecewaan massa yang menilai aspirasi mereka belum memperoleh ruang dialog yang memadai. Di tengah berlangsungnya demonstrasi, Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, disebut sedang menerima audiensi DPD KNPI Binjai. Situasi tersebut menjadi sorotan massa yang menginginkan adanya kesempatan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah. Setelah massa menerobos masuk ke area Balai Kota, Hasanul Jihadi disebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner berpelat merah. Namun, kronologi keberangkatan tersebut, termasuk alasan Wakil Wali Kota meninggalkan lokasi, masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan agar pemberitaan tetap berimbang. Dalam aksi tersebut, Ketua EK LMND Binjai, EW Gurki, bersama Ketua EW LMND Sumatera Utara, Rizki Hasibuan, menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang menyuarakan berbagai tuntutan tersebut. LMND Desak Pemko Binjai Berikan Jawaban Konkret Melalui aksi tersebut, LMND mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi dana CSR bagi PKL Jalan Olahraga, penanganan jalan rusak, serta evaluasi pencopotan sejumlah kepala lingkungan. Mahasiswa berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mereka meminta setiap persoalan ditangani secara serius, transparan, dan disertai langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi LMND, persoalan publik tidak cukup dijawab dengan janji. Masyarakat membutuhkan kepastian, tanggung jawab, dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Hingga berita ini dibuat, tanggapan resmi Pemko Binjai terkait tuntutan LMND belum didapat. Berharap agar pihak terkait dapat memberikan jawaban agar berita yang disajikan dapat berimbang. (Manda) Navigasi pos Dekat dengan Masyarakat, Satlantas Polres Pematangsiantar Hadir Lewat Aksi Jumat Barokah
